Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Pemerintah pusat menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan total bantuan mencapai Rp900 ribu bagi pekerja.

Namun, kabar tersebut belum diterima secara resmi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar), sehingga daerah masih menunggu kepastian mengenai pelaksanaan program tersebut.

BSU direncanakan diberikan selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026, dengan besaran Rp300 ribu per bulan.

Jika terealisasi sesuai skema tersebut, setiap pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan mendapatkan total Rp900 ribu.

Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah pusat untuk menjaga daya beli masyarakat.

Informasi mengenai pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta sebagai sasaran juga ikut beredar.

Namun, besaran penghasilan tersebut tidak serta-merta membuat pekerja otomatis menjadi penerima karena tetap ada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Sementara di Kukar, rencana BSU tersebut masih sebatas informasi yang beredar.

Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait program tersebut.

“Dua tahun yang lalu memang pernah ada. Kalau untuk tahun ini, kami belum dapat informasi,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (3/10/2026).

Karena belum ada informasi resmi, Distransnaker Kukar juga belum dapat memastikan sasaran maupun mekanisme pelaksanaan program tersebut di daerah.

Meski begitu, ia mengatakan pihaknya menyambut baik apabila program tersebut nantinya benar-benar dikonfirmasi.

Distransnaker Kukar pun siap berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sebagaimana yang selama ini dilakukan dalam sejumlah program ketenagakerjaan.

“Kalau memang nanti terkonfirmasi, kami menyambut baik. Pasti kami akan siapkan kolaborasi program tersebut, seperti halnya program magang, kemudian program pelatihan kompetensi yang pembiayaannya semuanya bersumber dari Kementerian Tenaga Kerja,” ucapnya.

Selama ini, Distransnaker Kukar telah bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui sejumlah program.

Di antaranya magang nasional serta pelatihan kompetensi yang menyasar pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk BSU, menurutnya, pihaknya masih harus menunggu ketentuan lebih lanjut sebelum menentukan langkah di daerah.

Jika nantinya pemerintah pusat memastikan program tersebut berjalan dan melibatkan pemerintah daerah, Distransnaker Kukar siap membantu proses pendataan sesuai sasaran yang ditentukan.

“Yang jelas pasti kami support. Kami akan berkolaborasi untuk menjalankan program tersebut, termasuk nanti sasaran programnya seperti apa. Kami akan menyiapkan BNBA dan persyaratannya seperti apa, akan kami koordinasikan nantinya,” jelasnya.

Di sisi lain, kabar mengenai rencana BSU mendapat sambutan positif dari pekerja.

Salah satunya Arif Wahyudi, warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong yang bekerja di salah satu perusahaan di bidang otomotif.

Ia bercerita, kondisi perusahaan tempatnya bekerja saat ini sedang melakukan efisiensi.

Kondisi tersebut turut berdampak pada penghasilan karyawan, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan seperti biasa.

“Kalau memang ada, ya syukur alhamdulillah. Lumayan juga buat bantu-bantu, apalagi sekarang ada kebutuhan bayi. Jadi kalau dapat bantuan seperti itu, ya sangat membantu,” ujarnya.

Menurutnya, tambahan bantuan seperti BSU cukup berarti bagi pekerja yang tengah menghadapi penyesuaian penghasilan.

Apalagi, kata dia, kebutuhan keluarga tidak berhenti meski pendapatan mengalami perubahan.

Ia berharap kondisi ekonomi bisa segera membaik sehingga perusahaan tempatnya bekerja kembali stabil dan kondisi pendapatan karyawan ikut membaik.

“Mudah-mudahan ekonomi cepat membaik saja. Perusahaan juga bisa kembali normal, jadi kita sebagai karyawan nggak terlalu kepikiran soal penghasilan. Kalau memang ada BSU, ya mudah-mudahan bisa membantu sampai kondisi ekonomi benar-benar membaik,” tutupnya. (Kriz)